Akuisisi Tidak Merubah Hubungan Kerja Karyawan

 


 AKUISISI TIDAK MERUBAH HUBUNGAN KERJA KARYAWAN

Akuisisi, Merger dan Konsolidasi Perseroan Terbatas secara umum diatur dalam UU PT No. 40 tahun 2007 dan PP No. 27 tahun 1998. Namun demikian pelaksanaan akuisisi suatu perseroan akan banyak melibatkan banyak aspek hukum yang diatur dalam banyak ketentuan hukum.

Sehubungan dengan status dari para karyawan target company setelah  terjadinya akuisisi diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu UU No. 11 tahun 2020 dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada umumya status para karyawan dari target company setelah terjadinya akuisisi, tidaklah berubah. Ikatan kerja karyawan tetap pada target company yang tetap berdiri. Akuisisi akan menyebabkan pemegang saham pada target company berubah, tetapi tidak menyebabkan target company menjadi bubar.

Pada kenyataannya dari pengalaman-pengalaman terdahulu, tidak semua karyawan setuju atas terjadinya akuisisi. Kelompok karyawan yang tidak setuju lebih memilih untuk pemutusan hubungan kerja.

Sesuai ketentuan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, bagi karyawan yang memilih PHK dapat mengajukan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Sebagai contoh, uang pesangon diberikan sebesar 2 bulan upah bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, tapi kurang dari 2 tahun.

Uang penghargaan masa kerja diberikan sebesar 2 bulan upah bagi karyawan yang telah bekerja selama 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seperti uang penggantian cuti yang belum diambil atau penggantian hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tentu hal ini tunduk pada UU Cipta Kerja apabila telah dipastikan tetap berlaku.

Pada prakteknya tidak jarang karyawan melalui serikat pekerja meminta hak lebih dari apa yang ditentukan dalam undang-undang. Penyelesaian kasus per kasus dapat pula dilakukan, sesuai dengan PKB yang berlaku bagi mereka. Sedangkan PKB itu sendiri diatur dalam Permenaker No. 28 tahun 2014.

 

 _______________________

Said, Sudiro & Partners

Indonesian Legal Consultants

Sampoerna Strategic Square

South Tower, Level 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46

Jakarta 12930 Indonesia

Phone: (62-21) 575.0983

Fax: (62-21) 575.0803

Website: www.ssplegal.com

Emails: mail@ssplegal.com

           sdsdp@cbn.net.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Acquisition Does Not Change Employment Relationship

    ACQUISITION DOES NOT CHANGE EMPLOYMENT RELATIONSHIP Acquisition, Merger, and Consolidation of Limited Liability Companies are generally regulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Furthermore, the implementation of acquisition will involve many legal aspects which are regulated in many legal provisions. In relation to the status of the target company's employees after the acquisition, it is regulated in Law no. 11 of 2020 on Job Creation Law as well as Law no. 13 of 2003 on Manpower.   In general, the status of the employees of the target company after an acquisition does not change. The employees are still bound by the employment relationship with the target company that remains standing. The acquisition will cause the shareholders of the target company to change, but will not cause the target company to dissolve. However, in practice, from previous experiences, not all employees will agree with the acquisition. Those who do not agre...
Read more

ACQUISITION/TAKEOVER

      ACQUISITION/TAKEOVER In our experience, an acquisition or a takeover is often carried out to gain control of a company. For the acquiring company, an acquisition is considered as an easier way to enter a certain business field, rather than having to establish a new company, which will take time and cost in obtaining all kinds of permits needed to get the business running. For example, a foreign mining company or foreign airline that is financially stronger may try to acquire a company in Indonesia that has enough experience in running its business but is financially weaker. It is not uncommon for this share takeover to be carried out by an investor/investment company in the development of its business.   By owning the majority of shares of the target company, the acquiring company has a bigger chance of securing votes in the General Meeting of Shareholders (GMS). One example is that the acquiring company has a greater chance of appointing members of...
Read more

Legal Due Diligence Pada Proses Akuisisi

                           Legal Due Diligence Pada Proses Akuisisi   Dalam proses akuisisi suatu perseroan, tentu acquiring company perlu mengetahui secara mendalam situasi pada target company. Maka firma hukum akan melakukan pemeriksaan secara seksama melalui dokumen-dokumen terkait dengan target company.   Secara umum acquiring company perlu mengetahui legal status daripada target company. Dengan memeriksa Anggaran Dasar target company, dapat diketahui tentang keabsahan pendirian perseroan tersebut, para pemegang saham, para Direksi dan dewan Komisaris target company. Dalam hal ini menjadi crucial untuk memeriksa notulen RUPS dan Circular Resolution of Shareholders. Seringkali ditemukan hasil RUPS dan Circular Resolution of Shareholders yang isinya belum dituangkan dalam Anggaran Dasar, ataupun tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Misalnya pengangkatan...
Read more