Ketentuan Umum Angkutan Udara

 


Ketentuan Umum Angkutan Udara

 

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2021 secara umum mengatur mengenai angkutan udara niaga dan bukan niaga. Kedua ketentuan baru ini telah mencabut banyak ketentuan-ketentuan sebelumnya. Nampaknya Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Udara hendak memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha angkutan udara niaga berjadwal, tidak berjadwal, maupun angkutan udara khusus kargo.

 

Ditjen Perhubungan Udara mensyaratkan adanya sertifikat Standar Angkutan Udara bagi segala kegiatan usaha angkutan udara.

 

Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga diberikan bagi usaha angkutan udara niaga berjadwal (seperti penerbangan penumpang umum berjadwal), maupun usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal (seperti penerbangan charter).

 

Sedangkan Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga diberikan bagi angkutan udara bukan niaga seperti organisasi/perkumpulan olah raga terbang ataupun sekolah penerbangan.  

 

Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal disyaratkan memiliki paling sedikit 1 unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 unit pesawat udara dengan jenis sesuai operasional rute yang dilayani.

 

Sedangkan usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal disyaratkan memiliki paling sedikit 1 unit pesawat udara dan pesawat udara lainnya dalam bentuk menguasai.

 

Dan  Angkutan Udara Niaga Khusus Kargo disyaratkan memiliki paling sedikit 1 unit pesawat udara dan pesawat udara lainnya dalam bentuk menguasai.

 

Persyaratan dalam ketentuan baru ini sangat meringankan dibandingkan dengan persyaratan dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya.

 

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal baik nasional maupun asing juga disyaratkan memiliki Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC).

 

_______________________

Said, Sudiro & Partners

Indonesian Legal Consultants

Sampoerna Strategic Square

South Tower, Level 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46

Jakarta 12930 Indonesia

Phone: (62-21) 575.0983

Fax: (62-21) 575.0803

Website: www.ssplegal.com

Emails: mail@ssplegal.com

           sdsdp@cbn.net.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Acquisition Does Not Change Employment Relationship

    ACQUISITION DOES NOT CHANGE EMPLOYMENT RELATIONSHIP Acquisition, Merger, and Consolidation of Limited Liability Companies are generally regulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Furthermore, the implementation of acquisition will involve many legal aspects which are regulated in many legal provisions. In relation to the status of the target company's employees after the acquisition, it is regulated in Law no. 11 of 2020 on Job Creation Law as well as Law no. 13 of 2003 on Manpower.   In general, the status of the employees of the target company after an acquisition does not change. The employees are still bound by the employment relationship with the target company that remains standing. The acquisition will cause the shareholders of the target company to change, but will not cause the target company to dissolve. However, in practice, from previous experiences, not all employees will agree with the acquisition. Those who do not agre...
Read more

ACQUISITION/TAKEOVER

      ACQUISITION/TAKEOVER In our experience, an acquisition or a takeover is often carried out to gain control of a company. For the acquiring company, an acquisition is considered as an easier way to enter a certain business field, rather than having to establish a new company, which will take time and cost in obtaining all kinds of permits needed to get the business running. For example, a foreign mining company or foreign airline that is financially stronger may try to acquire a company in Indonesia that has enough experience in running its business but is financially weaker. It is not uncommon for this share takeover to be carried out by an investor/investment company in the development of its business.   By owning the majority of shares of the target company, the acquiring company has a bigger chance of securing votes in the General Meeting of Shareholders (GMS). One example is that the acquiring company has a greater chance of appointing members of...
Read more

Legal Due Diligence Pada Proses Akuisisi

                           Legal Due Diligence Pada Proses Akuisisi   Dalam proses akuisisi suatu perseroan, tentu acquiring company perlu mengetahui secara mendalam situasi pada target company. Maka firma hukum akan melakukan pemeriksaan secara seksama melalui dokumen-dokumen terkait dengan target company.   Secara umum acquiring company perlu mengetahui legal status daripada target company. Dengan memeriksa Anggaran Dasar target company, dapat diketahui tentang keabsahan pendirian perseroan tersebut, para pemegang saham, para Direksi dan dewan Komisaris target company. Dalam hal ini menjadi crucial untuk memeriksa notulen RUPS dan Circular Resolution of Shareholders. Seringkali ditemukan hasil RUPS dan Circular Resolution of Shareholders yang isinya belum dituangkan dalam Anggaran Dasar, ataupun tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Misalnya pengangkatan...
Read more